KPS Akan Diselaraskan dengan Dapodik untuk Dapatkan BSM

Surabaya --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memantau penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Surabaya, Jawa Timur. Pembayaran pertama BLSM di Kota Surabaya berlangsung mulai pukul 07.00 WIB di Kantor Pos Besar Kebonrojo, (22/6). Mendikbud mengatakan, pada sidang kabinet Kamis lalu (20/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan para menteri untuk memantau penyaluran kompensasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tidak hanya memantau penyaluran BLSM, tetapi juga bentuk kompensasi lain seperti bantuan beras miskin (raskin) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

"Pengamatan saya, sangat bagus. Tidak pakai ngantri panjang, desek-desekan. Rapi, begitu datang, ngantri, terus diantar, menunjukkan kartu, dan seterusnya," ujar Mendikbud usai memantau di Kantor Pos Besar Kebonrojo Surabaya.
Ia menjelaskan, kompensasi dari kenaikan harga BBM digunakan dalam dua bentuk, yaitu bantuan tunai dan program khusus berupa pembangunan infrastruktur. Bantuan tunai merupakan bantuan yang berdampak langsung, sedangkan program khusus pembangunan infrastruktur salah satunya ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja. "Yang tua-tua masa' disuruh kerja," ujarnya.
Dari hasil pantauannya itu, ia mengakui memang ada prosedur  yang harus diperbaiki. Menurut Menteri Nuh, seharusnya para orang tua yang sudah lanjut usia tidak perlu datang langsung ke lokasi pembayaran BLSM. "Saya minta untuk gelombang dua, tolong bisa diantar ke rumah," tuturnya.
Menteri Nuh juga menjelaskan, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tidak hanya bisa digunakan untuk mendapatkan BLSM, tetapi juga untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dalam KPS tercantum nama kepala keluarga, nama istri, serta nama anak-anak.  "Ini yg namanya by name by address," kata Menteri Nuh.
Dari KPS yang ditandatangani Kepala Bappenas Armida Alisjahbana itu juga bisa diketahui usia anak. Jika usia mereka di bawah 18 tahun, berarti mereka masih bersekolah, sehingga bisa memperoleh BSM dengan melihat data mereka di sekolah yang bersangkutan. Data tersebut juga dicocokkan dengan data di pusat, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik), apakah benar namanya tercatat sebagai siswa aktif. Menteri Nuh mengatakan, Dapodik merupakan virtual account sehingga BSM bisa disalurkan langsung ke siswa. "Negeri atau swasta, semua dapat. Di Kemdikbud atau Kementerian Agama," ujarnya.
Besaran BSM untuk SD sebesar Rp 450.000, untuk SMP sebesar Rp 750.000, dan untuk SMA/SMK sebesar Rp 1.000.000. Setiap BSM juga akan ditambah Rp 200.000/siswa, yang disebut dengan biaya personal. Biaya personal ditujukan untuk membantu pembelian buku atau alat tulis, seragam, atau transportasi siswa jika sekolahnya jauh dari rumah. Menteri Nuh menuturkan, dengan adanya kompensasi dari kenaikan harga BBM, jumlah penerima BSM yang tadinya berjumlah 5,9 juta siswa dari siswa SD, SMP, dan SMA/SMK, sekarang menjadi 13,5 juta siswa. (DM)